TAKALAR – Tagline “Takalar Cepat” yang digaungkan Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, kini seolah menjadi wajah masa depan yang ia impikan untuk daerahnya. Slogan yang lahir tepat setahun kepemimpinannya ini dinilai sejalan dengan visi-misi yang ia janjikan saat dilantik.
Menurut Daeng Manye, Takalar memang perlu berbenah dan berlari kencang agar mampu bersaing dengan daerah lain. Sebuah mimpi yang indah, meski diakui membutuhkan jalan yang terjal untuk direalisasikan.
Namun, memasuki tahun kedua kepemimpinan Firdaus Daeng Manye, beban masyarakat Takalar justru kian terasa berat.
Keluhan datang dari berbagai penjuru, mulai dari warga di pelosok desa yang masih terkendala jaminan kesehatan, hingga dengan masalah sampah dan ‘Tong sampah’, serta fasilitas penunjang di area perkotaan.
Ironisnya, kondisi di balik layar birokrasi pun tak kalah runyam. Belakangan, keluhan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar mulai menyeruak. Suara-suara sumbang tersebut muncul dari bawah permukaan, namun tertahan oleh rasa takut untuk diungkap secara terbuka. Sebuah ironi bagi para abdi negara yang kesejahteraannya disebut-sebut masih jauh dari harapan.
“Saat ini kami dipaksa menggunakan tiga aplikasi absen sekaligus: Cek-loh, Spegnas, dan ANITA. Ibarat minum obat, kami harus ‘menelan’ enam kali absen setiap hari,” ujar salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Jumat (6/3/2026).
Sumber tersebut mengaku, era kepemimpinan saat ini menjadi yang paling berat bagi para ASN. Selain sangat melelahkan, kewajiban absen tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari sering kali terhambat oleh masalah jaringan internet yang tidak stabil.
“Ini benar-benar pemerintahan yang ‘hebat’. Bayangkan, kalau jaringan sedang buruk saat jam pulang, kami terpaksa harus tertahan lebih lama di kantor hanya demi menunggu aplikasi bisa diakses,” sindirnya dengan nada mengejek.
Tak hanya itu, kehadiran aplikasi ANITA menuai kecurigaan. Bagi para pegawai, aplikasi tersebut dianggap lebih mirip alat pelacak kepolisian karena mampu mendeteksi lokasi keberadaan ASN secara presisi. Hal ini dinilai sangat mempersempit ruang gerak dan efektivitas kerja ASN di lapangan.
“Aplikasi baru ANITA ini lebih canggih, fungsinya seperti alat pelacak. Bisa mendeteksi posisi ASN P3K di seluruh Takalar,” lanjutnya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan kesejahteraan ASN P3K sebelum menerapkan aturan disiplin yang begitu ketat. Menurutnya, tidak elok jika menuntut kedisiplinan ala perusahaan swasta bermodal besar, sementara penghasilan yang diterima ASN jauh dari kata cukup.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar, Sayuti, membantah bahwa aplikasi ANITA sudah diberlakukan secara resmi.
“Aplikasi tersebut belum jalan, Pak,” singkat Sayuti melalui pesan WhatsApp, Jumat (6/3/2026).
Sayuti enggan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pengadaan aplikasi baru tersebut, termasuk terkait proses perencanaan maupun rencana penganggarannya.
“Saya belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait hal itu, karena progres penganggarannya pun belum ada,” tutupnya. (HSN/TIM)
