TAKALAR – Program digitalisasi yang digadang-gadang membawa efisiensi di tubuh Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar kini justru menjadi bumerang. Alih-alih mempermudah, kebijakan biaya administrasi yang dipaksakan kepada pelanggan dinilai mencekik dan tidak transparan.
Pemicu utama kemarahan publik adalah adanya “biaya admin ganda”. Berdasarkan temuan di lapangan, setiap pelanggan kini dibebankan biaya admin sebesar Rp5.000 melalui aplikasi MKP. Sialnya, nilai tersebut belum termasuk biaya admin pihak ketiga (bank atau ritel modern) sebesar Rp2.500.
“Total kami harus bayar Rp7.500 hanya untuk biaya admin. Ini murni pemborosan. Digitalisasi itu harusnya memangkas biaya operasional, bukan malah menciptakan pungutan baru yang memberatkan rakyat,” keluh salah satu warga dengan nada kecewa, Selasa (3/2/2026).
Sistem ini merupakan buntut dari peresmian aplikasi mobile MKP oleh Bupati Takalar pada Agustus 2025 lalu. Namun, janji pelayanan cepat dan efisien tersebut kini dianggap semu. Fakta menunjukkan adanya lonjakan biaya drastis dari yang sebelumnya hanya Rp2.500, kini membengkak menjadi Rp7.500 per transaksi.
Masyarakat mulai mempertanyakan legalitas dan aliran dana dari pungutan “siluman” tersebut. Jika dikalkulasi dengan jumlah total pelanggan PDAM di seluruh Kabupaten Takalar, potensi dana yang terkumpul dari biaya admin Rp5.000 per bulan mencapai angka yang sangat fantastis.
Warga dan aliansi peduli masyarakat kini mendesak lembaga berwenang untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana biaya admin PDAM Takalar, mengevaluasi kerja sama dengan pihak pengembang aplikasi (MKP), memberikan transparansi mengenai dasar hukum penarikan biaya tambahan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur PDAM Tirta Panrannuangku, Arianto, memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media sejak Senin (2/2/2026) tidak mendapatkan jawaban sedikit pun, meski pesan yang dikirimkan telah tersampaikan. Sikap tertutup manajemen PDAM ini semakin memperkuat kecurigaan publik terkait adanya ketidakberesan dalam pengelolaan biaya administrasi tersebut. (HSN/TIM)
