TAKALAR – Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM Pembela Rakyat (PERAK) Indonesia, Burhan Salewangan, S.H., mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU Kalampa, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Senin (16/2/2026).
“Viralnya pemberitaan terkait oknum yang diduga melakukan penimbunan solar bersubsidi ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi kepolisian setempat untuk segera mengusut tuntas,” tegas Burhan saat diwawancarai, Senin (16/2/2026).
Pengacara muda ini mengingatkan bahwa pengisian BBM bersubsidi menggunakan jerigen memiliki aturan main yang ketat dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 55) serta Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Aturan tersebut melarang keras pembelian solar subsidi tanpa surat rekomendasi yang sah.
“Aturannya sudah sangat benderang, bukan sekadar pajangan. Pihak SPBU yang ‘longgar’ bisa kena sanksi penghentian pasokan, sementara oknum penimbun bisa berlebaran di penjara jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” sindir Burhan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik pengisian solar menggunakan jerigen di SPBU Kalampa diduga bukan sekadar ketidaksengajaan, melainkan indikasi adanya “kerja sama rapi” yang sudah berlangsung lama antara oknum pembeli dan oknum pihak SPBU.
“Ada dugaan monopoli di sana. Seolah-olah ada ‘jalur khusus’ yang membuat pengisian tersebut berjalan lancar tanpa hambatan, sementara rakyat kecil mungkin harus mengantre panjang. Jika dibiarkan, subsidi ini hanya akan memperkaya oknum, bukan tepat sasaran,” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola SPBU Kalampa guna memberikan ruang klarifikasi dan memastikan perimbangan informasi bagi publik. (HSN/TIM)
